Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19

 



Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020 2021 di Masa Pandemi COVID-19


Transkrip:

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap

Tahun Ajaran dan Tahun Akademik

2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19

20 November 2020

Walaupun pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning sudah diperbolehkan, masih banyak satuan pendidikan yang tetap BDR

Persentase PTM (Pembelajaran Tatap Muka) BDR (Belajar dari Rumah)



Total



Zona hijau



Zona kuning



Zona oranye



Zona merah



* persentase PTM dan BDR dihitung dari pelaporan 151.696 satuan pendidikan (data per 18 November 2020)

* peta zona risiko per 15 November 2020

 

Semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak

 

Risiko putus sekolah dikarenakan anak “terpaksa” bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19.

 

Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda.

 

Minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan luar ditambah tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan stres pada anak.

 

Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.

 

kehilangan tumbuh kembang yang optimal di usia emas.



Hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik kognitif maupun perkembangan karakter

 

Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru.

 

Penentuan kebijakan pembelajaran harus berfokus pada daerah agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan



Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya.


Kondisi, kebutuhan, dan kapasitas kecamatan dan/atau desa/kelurahan pada satu kabupaten/kota yang sama dapat sangat bervariatif antara satu dengan lainnya.


Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di daerah harus melalui

        pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah.

 

Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19


Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.


Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19.

 

Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag


Mulai Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag, dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua


Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan


Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka antara lain:

 

Tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya

Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan

Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa

Akses terhadap sumber belajar/kemudahan

Belajar Dari Rumah (BDR)

Kondisi psikososial peserta didik

 

Kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah

Ketersediaan akses transportasi yang aman

dari dan ke satuan pendidikan

Tempat tinggal warga satuan pendidikan

Mobilitas warga antar-kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa

Kondisi geografis daerah

 

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa


Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan

Toilet bersih dan layak

Sarana cuci tangan pakai sabun dengan

air mengalir atau hand sanitizer

Disinfektan

Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan

Kesiapan menerapkan wajib masker Memiliki thermogun

 

Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:

Memiliki comorbid tidak terkontrol

Tidak memiliki akses transportasi yang aman

Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri

Mendapatkan persetujuan komite sekolah/ perwakilan orang tua/wali

 

Seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka


 

Pemerintah Pusat


Satgas Penanganan Covid-19 Daerah

Satgas daerah memastikan risiko penyebaran Covid-19 terkendali.


Masyarakat Sipil

 

Pemerintah Daerah


Pemerintah Daerah menentukan kebijakan pembelajaran sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah, kemudian mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka.


Dinas Pendidikan

Memastikan pemenuhan daftar periksa dan protokol kesehatan di satuan pendidikan.


Dinas Kesehatan

Memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan daerah

  Dinas Perhubungan

Memastikan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan

 

Sekolah/PT


Guru/Dosen

Guru terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif.

Orang Tua